Tapsel, Sumtengpos- Sorotan publik di Tapanuli Selatan diduga mengarah kepada nama Gus Irawan Pasaribu, politisi senior asal Sumatera Utara Anggota DPR RI sebelumnya, juga sekaligus Bupati Tapanuli Selatan saat ini.
Pada Selasa, 26 Agustus 2025, Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tapsel, Sipirok. Massa aksi datang dengan tuntutan tegas yakni meminta KPK untuk menuntaskan kasus ini sekaligus menantang Gus Irawan agar berani menyampaikan fakta sebenarnya di hadapan publik.
Koordinator Aksi Aliansi Tabagsel Bersatu, M. Hadi Susandra Lubis, menegaskan bahwa isu ini sudah menjadi perhatian publik nasional dan berdampak besar bagi Tapanuli Selatan.
“Ini menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Dampaknya kepada Kabupaten Tapanuli Selatan sangat besar,” ujarnya.
Hadi menilai respon pemerintah daerah tidak memadai karena tuntutan massa dijawab hanya oleh pejabat pendamping yakni asisten, bukan langsung oleh Bupati.
“Kami minta Bupati yang menjawab, karena yang diduga terlibat adalah Bupati. Ini sudah kasus nasional yang harus segera dituntaskan, kalau asisten yang menjawab justru tidak kompeten,” tambahnya.
Aliansi juga menekankan, masyarakat butuh kepastian hukum. Jika benar Gus Irawan tidak terlibat, maka seharusnya ia berani tampil di depan publik dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.
Mendukung desakan itu, tokoh masyarakat Tapanuli Selatan, Bangun Siregar, juga angkat bicara. Ia menilai transparansi dari seorang pemimpin sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat.
“Kami sebagai masyarakat tidak ingin Tapanuli Selatan terus-menerus dicap sebagai sarang korupsi. Kalau memang nama Pak Bupati disebut dalam kasus ini, beliau harus berani menjelaskan langsung kepada rakyat. Diam justru akan melahirkan kecurigaan,” tegas Bangun Siregar.
Bangun menambahkan, masyarakat Tabagsel sudah lelah dengan isu-isu korupsi yang mencoreng nama daerah. Menurutnya, keterbukaan adalah langkah terbaik untuk memulihkan citra Tapanuli Selatan.
Sementara itu, nama beberapa anggota DPR RI mencuat karena KPK menemukan adanya aliran dana CSR dari BI dan OJK yang seharusnya dipakai untuk program sosial, namun justru disalurkan melalui yayasan-yayasan yang dikaitkan dengan anggota DPR RI Komisi XI.
Aliansi Tabagsel Bersatu menilai sudah saatnya Gus Irawan keluar dari diam. Jika benar dirinya diduga tidak terlibat, publik menanti klarifikasi yang lugas, terbuka, dan berbasis fakta.
Sebaliknya, jika memang ada keterlibatan, maka transparansi di depan hukum menjadi satu-satunya jalan menjaga integritas pemerintahan daerah.
