Tabagsel, Sumtengpos– Warga Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kembali harus menelan kekecewaan. Proyek pembangunan jalan provinsi di wilayah Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang semula digadang-gadang sebagai solusi akses transportasi masyarakat, terhenti sementara. Penyebabnya, proyek tersebut terseret kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Warga Jadi Korban
Jalan Sipiongot – Batas Labusel dan Sipiongot – Tolang selama ini merupakan urat nadi perekonomian warga. Dari hasil pertanian, akses layanan kesehatan, hingga pendidikan, semuanya bergantung pada jalur tersebut. Harapan warga sempat tumbuh saat proyek pembangunan diumumkan, namun pupus kembali setelah dihentikan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu, tapi ujung-ujungnya selalu gagal. Jalan rusak parah, biaya transportasi makin tinggi, sementara pemerintah seakan tidak peduli,” ujar seorang warga.
Pemprov Sumut Beralasan Proses Hukum
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Hendra Dermawan Siregar, menyatakan proyek jalan di Sipiongot tidak dilanjutkan dalam P-APBD tahun ini karena masih ada proses hukum yang harus dikaji. “Untuk saat ini memang tidak bisa diteruskan. Proses hukum masih berjalan dan itu harus kita hormati,” ujarnya.
Namun, Pemprov Sumut memastikan bahwa pembangunan jalan di daerah lain tetap berjalan. Pernyataan ini justru menambah kekecewaan warga Tabagsel yang merasa dianaktirikan dibanding wilayah lain.
Kritik Keras Pangeran Siregar
Tokoh pemuda Sumatera Utara, Pangeran Siregar, melontarkan kritik tajam. Ia menilai keputusan Pemprov menghentikan proyek sama saja dengan mempermainkan rakyat Tabagsel yang sudah terlalu lama menunggu perhatian pembangunan.
“Warga Tabagsel jangan terus dijadikan korban. Jangan permainkan masyarakat dengan harapan palsu. Setiap tahun dijanjikan pembangunan jalan, tapi selalu kandas. Kalau ada pejabat yang korupsi, hukum seberat-beratnya. Tapi jangan biarkan rakyat menanggung akibatnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Pangeran Siregar menyebut momen ini harus dijadikan bahan evaluasi besar untuk masa depan Tabagsel. “Sudah cukup Tabagsel selalu diabaikan. Momen ini harus kita jadikan momentum untuk kembali menyatukan komitmen pemekaran Tabagsel dari Provinsi Sumatera Utara. Kalau Tabagsel punya provinsi sendiri, fokus pembangunan bisa lebih merata dan aspirasi masyarakat tidak lagi diabaikan,” ujarnya.
Potensi Pemekaran Tabagsel
Isu pemekaran Provinsi Sumatera Tengggara sebenarnya bukan hal baru. Aspirasi itu sudah lama berkembang di tengah masyarakat, dengan alasan keterbatasan pembangunan, keterisolasian infrastruktur, dan ketimpangan alokasi anggaran dari Pemprov Sumut. Dengan adanya kasus korupsi yang membuat proyek vital dihentikan, wacana pemekaran kembali menemukan momentumnya.
Pengamat menilai, pemekaran Tabagsel berpotensi mempercepat pembangunan karena akan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, Tabagsel yang meliputi Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, dan perkebunan yang cukup besar untuk menopang berdirinya sebuah provinsi baru.
Warga Menunggu Kejelasan
Kini masyarakat Tabagsel menunggu langkah nyata dari Pemprov Sumut, sekaligus memandang isu pemekaran sebagai opsi serius untuk memperjuangkan nasib mereka. “Kalau pemerintah provinsi masih terus mengabaikan, maka pemekaran Tabagsel bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak,” pungkas Pangeran Siregar.
