JAKARTA,Sumtengpos- Kekecewaan dan kesedihan terjadi lagi untuk warga Tabagsel, Bagaimana tidak kegembiraan yang sudah di idamkan untuk warga Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, musnah seketika, ketika lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Sejatinya operasi ini tidak ada yang salah bahkan menjadi bukti bahwa siapa saja bisa dihukum atas tindakan korupsi.
OTT ini melibatkan banyak nama dan orang-orang berpengaruh dan sejumlah orang baik swasta, sipil, pemborong bahkan pejabat yang ada di pusaran kasus ini ada yang diperiksa sebagai saksi dan juga jadi tersangka.
Ya, memang benar, proyek ini belum berjalan sama sekali. Masih dalam proses tender yang diduga atur untuk dimenangkan PT DNG.
Hal inilah yang menjadi alasan KPK, menangkap dan mencegah karena nanti kualitas jalan akan jelek karena ada kasus suap.
Alhasil, saat ini warga Sipiongot harus menerima kenyataan bahwa pembangunan sama sekali gagal karena program pembangunan jalan tidak dilanjutkan sesuai dengan keterangan Kadis PUPR Provinsi, Hendra Siregar.
Mirisnya, akibat hal ini jalan Sipiongot-Sipirok tetap rusak atau tidak ada perbaikan dan peningkatan kualiatas jalan Sipiongot-Sipirok.
Uniknya sejak ada Sipiongot baru Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung meninjau jalan Sipiongot-Sipirok.
Bahkan warga Sipiongot-Sipirok mengajak agar KPK juga turun ke jalan Sipiongot-Sipirok. Biar jangan sudut pandang Jakarta saja KPK melihatnya tetapi juga melihat bagaimana sudut pandang masyarakat.
“KPK ditunggu masyarakat Sipiongot. Sudah 80 Tahun Indonesia Merdeka, namun kenyataannya Tabagsel masih Tertinggal. Ya masih TERTINGGAL, ingat TERTINGGAL,” ucap Tokoh Adat Tabagsel, Basa Sahala Harahap dengan nada penuh kekecewaan.
Katanya Sipiongot seolah tetap seperti anggapan orang luar Tabagsel yang menjadi lambang ketertinggalan pembangunan di Sumatera Utara khususnya Tabagsel.
Katanya warga Sipiongot juga menanti kehadiran pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk keadilan khususnya pemerataan pembangunan di wilayah Tabagsel terkhusus Sipiongot.
“Kami juga menanti pembelaan suara dari wakil rakyat dari Tabagsel di DPR RI untuk menyuarakan agar pembangunan Jalan Sipiongot-Sipirok kembali dilanjutkan murni tanpa tendensi dan kepentingan apapun,” harapnya.
