Madina, Sumtengpos- Konsultan Amdal PT SMGP bersama perwakilan masyarakat beberapa desa di wilayah kerja panas bumi PLTP Sorik Marapi Mandailing Natal mengikuti sidang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) melalui zoom meeting 2/10/2023.
Aris Kandar, mewakili kepala dinas perindag ESDM Provinsi Sumut dalam keterangannya mengatakan green energi ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah seperti berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam forum-forum internasional, seperti G-20 yang belum lama ini diselenggarakan di Indonesia.
“Bapak Presiden sering mengingatkan soal green energi, salah satunya geothermal. Dan kita harapkan target SMGP 240 MW ini dapat tercapai,” katanya
Ia menambahkan, perlu dilakukan upaya meminimalisir potensi kerusakan atau bahaya terkait proyek panas bumi ini.
“Seperti penambahan tanda atau rambu-rambu bahaya, agar masyarakat lebih terhindar,” katanya
Kemudian kepala dinas perhubungan Provinsi Sumut mengatakan, mobilisasi kendaraan berat ke PT SMGP setiap hari mencapai 10 hingga 15 unit.
“Jumlah ini sebenarnya tidak berdampak signifikan karena hanya sekitar 2 kendaraan perjam. Namun yang perlu diperhatikan adalah angkutan tidak melebihi secara dimensi maupun tonase,” ujarnya
Selain masukan dari beberapa instansi pemerintah untuk perbaikan Amdal PT SMGP, perwakilan juga pada pertemuan atau sidang Amdal ini menyampaikan beberapa masukan. Seperti disampaikan Ketua BPD Desa Huta Lombang Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
“Mohon diperhatikan, proyek panas bumi ini menyebabkan percepatan sistem pengaratan bagi atap rumah penduduk, biasanya seng itu lima tahun ke atas baru terjadi pengaratan, sekarang dua tahun sudah terjadi pengaratan,” katanya
Kemudian dilanjutkan Muhammad Ikbal, tokoh masyarakat Sibanggor Tonga. Ia mengatakan terkait adanya pembukaan area baru, masyarakat Sibanggor Tonga merasa senang, tapi di sisi lain warga menyampaikan keluhan.
“Warga kita ada juga yang komplain, karena akibat pembukaan area baru apabila musim hujan air di penampungan untuk kebutuhan masyarakat akan menjadi keruh.
Kedua, pada saat musim hujan terutama di area Tango, persawahan masyarakat sering mengalami banjir. Ini sudah kami usulkan agar ada perbaikan yang dilakukan perusahaan, harapan kami secepatnya bisa diberikan solusi,” kata Ikbal
Kepala Desa Huta Raja, Rahmat Hamonangan juga menyampaikan sarannya
“Lahan-lahan masyarakat yang terdampak harapan kami dilakukan pembebabasan lahan,” ujarnya
Abdi, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Puncak Sorik Marapi berharap ke depan PT SMGP lebih objektif melakukan rekrutmen karyawan atau tenaga kerja.
“Kami harap PT SMGP tidak mau ditekan oleh kepentingan sepihak dalam proses rekrutmen tenaga kerja, jangan hanya karena ada backing-an baru diluluskan, tapi kami minta prosesnya ke depan lebih objektif dan profesional,” ungkap Abdi
Ia juga menyampaikan keluhan soal rendahnya perhatian pemerintah daerah ke desa-desa wilayah kerja panas bumi
“Masyarakat sebenarnya heran, SMGP ini telah membuka investasi yang sangat besar di Kabupaten Madina, tapi masyarakatnya kurang perhatian pemerintah. Kami paham seberapa besar pendapatan negara maupun daerah dari proyek ini, tapi yang kami kesalkan pembangunan infrastrukrur kebutuhan masyarakat seolah pemerintah tutup mata,” keluhnya.
Kemudian, Saiful, perwakilan dari Desa Hutanamale menyampaikan pada prinsifnya masyarakat mendukung proyek panas bumi karena telah membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat khususnya tiga kecamatan yang ada di wilayah kerja PT SMGP
“Kami sadari pasti ada plus minus hadirnya PT SMGP ini, tapi secara umum PT SMGP telah membawa kemajuan bagi masyarakat. Dahulu yang ada hanya sawah dan kebun, tapi sekarang sudaj ada perusahaan besar berbaur dengan masyarakat.
Kehadiran PT SMGP ini membawa pertumbuhan ekonomi, dulu di desa kami itu warga hanya tahu berkebun, sekarang mereka sudah bekerja di perusahaan ini dengan gaji fantastis. Biaya ganti rugi pun sangat besar yang diterima masyarakat. Sehingga anak-anak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi bergengsi di negeri ini, tidak khawatir lagi soal biaya kuliah,” terangnya.
Fauzi, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madina mengungkapkan, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 telah terjadi beberapa kali insiden di PT SMGP
“Terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan masyarakat dilarikan ke rumah sakit. Persoalannya adalah kita harus memastikan apakah masih ada zat lain selain dari H2S dan CO. Kalau misalnya masih ada alangkah baiknya disebutkan saja untuk perbaikan dan antisipasi kita ke depan,
“Kemudian perlu kiranya membangun fasilitas kesehatan yang memadai di WKP PT SMGP untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan pelayanan,” kata Fauzi.
Sidang Amdal yang dimulai pada Senin pagi sekitar pukul 8.00 Wib dan selesai pada sore hari. Dari PT SMGP tampak hadir koordinator Community Relations Ade Robi Cahyadi dan beberapa tim lainnya.
